PORTAL E-GOVERNMENT KOREA SELATAN DAN E-GOVERNMENT INDONESIA

PORTAL E-GOVERNMENT KOREA SELATAN

DAN E-GOVERNMENT INDONESIA

Nama : Yessi Ida Fitriyani

Npm:  1402014144

PORTAL E-GOVERNMENT KOREA SELATAN

DAN E-GOVERNMENT INDONESIA

Yessi Ida Fitriyani

Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Yarsi
Menara YARSI, Kav.13, Jl. Let.Jend.Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
Email :Yessi_yani@yahoo.com

ABSTRAK

Saat ini perkembangan teknologi Internet sudah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Aplikasi Internet sudah digunakan untuk e-commerce dan berkembang kepada pemakaian aplikasi Internet pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan e-government. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlomba-lomba membuat aplikasi e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat.

E-Government memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas dan efisiensi administrasi publik. Komunikasi menjadi lebih mudah bagi warga dan bisnis, biaya diturunkan dan pada saat yang sama proses internal yang dipercepat secara substansial. E-government dapat dipahami sebagai kinerja pemerintahan melalui media elektronik untuk memfasilitasi proses yang efisien, cepat dan transparan menyebarluaskan informasi kepada publik, dan lembaga lainnya, dan untuk melakukan kegiatan administrasi pemerintahan.E-Government bukan hanya untuk kepentingan instansi pemerintahan tetapi juga untuk kebutuhan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi yang dibutuhkan masyarakat luas.E-government Korea Selatan menempati urutan pertama dunia dengan EGDI dengan 0.9462 ,sedangkan Indonesia mendapat EGDI 0.4487.Banyak kekurangan yang manjadikan e-government Indonesia melemah salah satunya terlalu berbelit-belitnya peraturan.

Kata kunci : E-government, Indonesia, Korea

I.                  PENDAHULUAN

1.1             Latar Belakang

Pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mecapai tujuan Negara.

Instansi pemerintah semakin menggunakan media sosial untuk terhubung dengan orang-orang yang mereka layani. Koneksi ini memiliki potensi untuk memperluas layanan pemerintah, meminta ide baru, dan meningkatkan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Namun,berinteraksi melalui media sosial memperkenalkan tantangan baru yang berkaitan dengan privasi, keamanan, manajemen data, aksesibilitas,  inklusi sosial, pemerintahan, dan isu-isu kebijakan informasi lainnya. Adopsi yang cepat dari media sosial oleh penduduk dan instansi pemerintah telah melampaui kerangka peraturan yang berkaitan dengan informasi, meskipun prinsip balik banyak peraturan yang masih relevan . . © 2011 Elsevier Inc

Penerapan e-Government merupakan salah satu upaya dalam melakukan pembenahan administrasi pemerintahan pada semua jajaran sebagai bagian dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi.Penerapan e-Government tidaklah sekedar mengubah dari yang manual menjadi komputerisasi . Tetapi didalamnya terdapat proses transformasi budaya baik di kalangan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan maupun pada masyarakat sendiri sebagai pengguna jasa layanan publik karena untuk menerapkan e-Government.

Sejak awal pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya untuk memasukkan peran e-Government kedalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.Upaya itu antara lain ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, dan di dalam instruksi tersebut terdapat empat pilar yang perlu memperoleh perhatian untuk e-Government yaitu infrastruktur, konten, aplikasi dan Sumber Daya Manusia.

Analog dengan e-commerce, yang memungkinkan perusahaan untuk bertransaksi satu sama lain lebih efisien (B2B) dan membawa pelanggan lebih dekat dengan bisnis (B2C), e-government bertujuan untuk membuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat (G2C), pemerintah dan perusahaan bisnis ( G2B), dan antar-lembaga hubungan (G2G) lebih ramah, nyaman, transparan, dan murah(2).

E-Government dapat digambarkan sebagai berikut: Dengan internet, e-Government dapat digunakan untuk bekerja dan untuk memecahkan isu-isu politik dan sosial yang semakin lokaldekat dengan titik asal. Oleh karena itu e-Government menciptakan lebih efektif dan warga negara berorientasi pemerintah lebih banyak dengan biaya lebih sedikit untuk administrasi. E-Government dipahami sebagai pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan proses dengan bantuan alat-alat teknis dan media.

E-Government bukan hanya website, masih banyak aplikasi Telematika lain dalam konteks E-Government yang menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas, efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintahan. Jadi e-government tidak hanya dapat dianggap sebagai pemerintahan online yang berbasis internet (internet-based government). Namun, terdapat pula teknologi pemerintahan berbasis elektronik (e-gov) ini yang bersifat non-internet yang dapat digunakan dalam konteks ini, seperti: telepon, faksimil, PDA (Personal Digital Assistance), SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), jaringan dan layanan nirkabel (wireless networks and services), Bluetooth, CCTV (Closed Circuit Television), sistem penjejak (tracking system), RFID (Radio Frequency Identification), identifikasi biometrik, manajemen dan penegakan peraturan lalu lintas jalan, kartu identitas (KTP), kartu pintar (smart card), serta aplikasi NFC (Near Field Communication) yang merupakan pengembangan kartu radio RFID, seperti: teknologi polling station, penyampaian layanan pemerintahan berbasis TV dan radio, e-letter (surat elektronik), fasilitas komunitas online, newsgroup dan electronic mailing list, serta teknologi pesan instan (instant messenger).

Selain hal tersebut, terdapat pula sejumah sub-kategori dari e-government spesifik seperti m-governmnet (mobile government), u-government (ubiquitous government) atau suatu perangkat untuk membantu mengerjakan suatu tugas dan bisa dibawa kemanapun dimana dapat meningkatkan kolaborasi dan memudahkan penggunaan tanpa dibatasi lokasi, serta G-government (aplikasi GIS/GPS untuk e-government).

E-government diIndonesia mengamai banyak kendala sehingga belum berjalan secara optimal, seperti sistem birokrasi yang dikenal sulit, dan berbelit-belit.sedangkan Korea Selatan dengan mudah melakukan pembayaran pajak, denda dan pengajuan membuatan dokumen-dokumen sipil  cuman dengan menekan mouse.

Berdasarkan e-government development index(EDGI) survey 2014. Korea Selatan menempati urutan pertama dunia  dengan nilai EGDI 0.9462, Di ikuti oleh Australia (0.9103), Singapura (0.9076), france (0.8938) dan Netherlands (0.8874). Peringkat indeks EGDI dapat di lihat pada table berikut:

 

Gambar 1.1 Tabel World e-government in 2014

Indonesia  menempati peringakat ke  106 dunia dengan EDGI 0.4487 Peringkat ASIA selengkapnya dapat di lihat pada table berikut :

 

Gambar 1.2 ASIA EDGI

II.               KAJIAN PUSTAKA

2.1Teori - Teori Umum

2.1.1        Pengertian Sistem

Pengertian Sistem Menurut Prof Sumantri adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu tujuan, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan.

2.1.2        Pengertian Informasi

            Raymond Mc.leod menyatakan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat  ini atau mendatang.

2.1.3        Pengertian Sistem Informasi

          Menurut Kertahadi (2007)Sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dalam perencanaan, memulai, pengorganisasian, operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses mengendalikan pengambilan keputusan.

2.1.4        Pengertian Pemerintah

Pengertian Ilmu Pemerintahan menurut H. A. Brasz adalah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya.

2.1.5        Pengertian e-Government

Kata eGovernment diterjemahkan secara harfiah sebagai "pemerintahan elektronik", yaitu "administrasi pemerintahan dengan menggunakan teknologi elektronik". Secara umum, itu berarti penyederhanaan rutinitas kerja dan proses melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) di bidang informasi, komunikasi dan transaksi dalam dan di antara lembaga-lembaga negara serta antara pemerintah dan warga atau bisnis.

The World Bank Group (2006), e- Government sebagai penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan, seperti: Wide Area Networks, Internet, dan Mobile Computing. Dijelaskan pula Legislative Analyst’s Office (2006), bahwa e-Government merupakan proses trasaksi bisnis antara masyarakat dan pemerintah melalui penggunaan sistem yang terotomatisasi dan jaringan internet, biasanya disebut World Wide Web.

E-Government diklasifikasikan ke dalam bidang-bidang berikut:

Informasi: Membuat informasi yang tersedia secara online, misalnya, di situs Web dari otoritas publik.

Komunikasi: Kemampuan untuk secara interaktif mengakses dan bertukar informasi.

Transaksi: melaksanakan pelayanan, termasuk signation dari formulir aplikasi dan pengiriman elektronik dokumen resmi dan pemberitahuan.

Pemerintah Elektronik ( e-Government ) adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi publikdikombinasikan dengan perubahan organisasi dan keterampilan baru. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan proses.

Lee and Hong, Grupta and Jana, Evans, Basu, Gandhi and Cross, Burn et al, and Stoltzfus.“... E-government is about transformation of internal and external process of government using information and communication technology to provide efficient and user focused services to citizens, business and other stakeholders”.Dimana E-government merupakan perubahan pada proses internal dan eksternal pemerintah dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk menyediakan pelayanan pada warga negara, bisnis dan pemegang kepetingan yang efisien dan fokus kepada pelanggan (Weerakkody and Dhillon,2009:1)

Jonna Jarvelainen, et.al (2009:107) yang mendefinisikan E-government sebagai berikut:“E-government is often perceived as a cjammel for government to offer infrmation intensive public service in electronic from (E-government sering dipahami sebagai sebuah jalan bagi pemerintah untuk memberikan informasi yang intensif atas pelayanan publik dalam bentuk elektronik)”.

The Governement Of New Zealand (Bovaird, 2005 : 19) Yang definisikan E-governement sebagai berikut: “.. a way for government to use the technologies to provide people with more convenient access to government information and services, to improve the quality of the services and to provide greater opportunitties to participate in our democratic institutions and process”E-government merupakan sebuah cara bagi pemerintah untuk menggunakan teknologi baru untuk melayani masyarakat akses terhadap informasi dan pelayanan pemerintah dengan nyaman, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk menyediakan kesempatan yang lebih besar dalam berpartisipasi pada proses dan institusi demokratis.

E-government secara umum memiliki tiga bentuk relasi, namun ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa E-governement meliputi empat aspek (Ezz, 2008 : 3722). Dikarenakan sebagian besar para ahli menyebutkan bahwa E-government terdiri dari tiga aspek, maka pada penelitian ini penulis akan menguraikan ketiga aspek tersebut yang berkaitan dengan Sistem Bursa Kerja Online (BKOL), yaitu :

1.     Government to Citizens (G2C).

Relasi ini fokus pada pelayanan online dimana pemerinth bekerja untuk warga negaranya (Guo and Lu,2005:16). G2C merupakan sektor pelayanan yang fokus pada kemampuan pemerintah dan warga negara untuk bertukar informasi satu sama lain dalam sebuah bentuk elektronik yang efisien. (Evans dan Yen 2007:50).

2.     Government to Business (G2B).

Relasi ini mengacu pada penyediaan pelayanan informasi bagi kalangan bisnis (Guo and Lu, 2005: 216). Sektor ini fokus pada  transaksi antara pemerintah dan pebisnis dengan tujuan untuk mengurangi biaya dan mengumpulkan informasi yng lebih akurat. Tujuan dari jenis pelayanan ini yaitu untuk memudahkan pemerintah membeli sesuatu, membayar tagihan dan melakukan bisnis dengan biaya yang lebih efektif dan juga untuk membantu dalam memperoleh data untuk menganalisis atau untuk membantu dalam pembuatan keputusan (Evans and Yen, 2007 : 50).

3.     Government to Governments (G2G).

Relasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan ketika melakukan pertukaran informasi antara pemerintah lokal dan pusat.Manfaat dari sektor ini yaitu peningkatan kemampuan dalam hal pendeteksi tindak kriminal, sistem respon terhadap tindakandarurat, penegakan hukum dan keamanan wilayah.Sebagai contoh, di Amerika Serikat terdapat koordinasi antaara pemerintah loka, negara bagian dan federal dalam informasi pemberitahuan adanyan bencana (Evan and Yen, 2007:50).

2.2Tujuan e-government

 Tujuan strategi pengembangan pelaksanaan e-government, yaitu:

1.     Mendorong terbentuknya pola kolaboratif di kalangan unit-unit pemerintah dan antar pemerintah daerah untuk mampu menciptakan nilai bersama.

2.     Membantu mengintegrasikan pengetahuan (knowledge), informasi, dan aktivitas dalam proses pemerintahan.

3.     Mengefisienkanmempercepat persetujuan pembelian, mengurangi biaya, dan mempercepat proses transaksi pembelian atau pengadaan barang dan jasa langsung lewat internet (e-procurement dan eauctions).

4.     Meningkatkan efektivitas (dapat melacak status pembelian, keberadaan barang dan persediaan dan meningkatkan kemampuan untuk menangani barang dalam jumlah besar) dalam proses transaksi pembelian atau pengadaan barang dan jasa langsung lewat internet (e-procurement dan e-auction).

5.     Mengurangi biaya-biaya operasi, misalnya penurunan penggunaan dan penyimpanan kertas, dan penghematan biaya pos.

6.     Efektivitas kerja pemerintah dalam melayani masyarakat juga diharapkan meningkat dengan penggunaan e-government, karena jalur birokrasi juga bisa dipangkas dan pengawasan kerja dapat dikontrol oleh pemerintah atasannya dan masyarakat (e-controls).

7.     Peningkatan kinerja melalui koordinasi dengan instansi terkait dan penggunaan data bersama (data sharing) yang lebih mudah, murah, dan cepat (e-sharing).

8.     Ikut berpartisipasi menyelenggarakan proses pemerintahan yang demokrasi. Partisipasi dan aspirasi masyarakat secara demokrasi dapat disalurkan dua arah secara lebih cepat (e-democracy).

9.     Memberikan pendidikan kepada masyarakat lewat informasi dan pelatihan-pelatihan yang positif (e-learning).

10.            Menyediakan akses publik terhadap informasi yang disediakan oleh pemerintah (e-access).

11.            Membuat masyarakat nyaman berhubungan dengan pemerintah.

2.3Manfaat e-government

E-government memiliki banyak manfaat dalam menunjang efektivitas dan pelayanan publik. Ada tiga dimensi dalam melihat manfaat dari penerapan E-government, yaitu dimensi ekonomi, sosial dan pemerintah (Miscuraca, 2007:57-58):

1.     Dimensi ekonomi

Dalam hal ekonomi, manfaat E-government diantaranya yaitu mengurangi biaya transaksi untuk kapasitas yang lebih baik dengan target pelayanan, peningkatan cakupan dan kualitas penyampaian pelayanan, meningkatkan kapasitas respon dalam mengatasi permasalahan isu-isu kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.

2.     Dimensi sosial

Dalam hal sosial, manfaat E-government cukup beragam mulai dari penciptaan lapangan kerja di sektor ketiga, peningkatan sistem pendidikan dan kesehatan, penargetan yang lebih baik atas pelayanan pemerintah, peningkatan kapasitas dalam penyediaan keselamatan dan keamanan. Pada banyak kasus manfaat-manfaat ini dapat dievaluasi dalam istilah-istilah politik dan dapat dikuantifikasi dalam istilah keuangan

3.     Dimensi pemerintahan

Dalam hal pemerintahan, manfaat E-government dapat meningkatkan tercapainya good governance dalam hal peningkatan keterbukaan, transparansi, akuntael atau demoktratis dibandingkan pemerintahan yang konvensional.E-government juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat mengokohkan sistem demokrasi yang ada.

 III.            PEMBAHASAN

Korea Selatan mulai mengidentifikasi e-government sebagai kunci dari strategi untuk berinovasi dan mengadopsinya sebagai agenda kepresidenan.Pada tahun 2001, "Electronic Government Act" diaktifkan sebagai undang-undang di Korea Selatan dan di implementasikan untuk meningkatkan efisiensi semua urusan administrasi pemerintahan dan secara dramatis meningkatkan kualitas semua layanan publik.

Pada periode kedua (2003-2007), pemerintah Korea Selatan memperluas dan memperbaiki semua pelayanan kepada masyarakat dan dunia bisnis dengan mendigitalisasi seluruh proses bisnis pemerintah. Digitalisasi juga memperbaiki efisiensi administrasi dan transparansi melalui reformasi metode-metode kerja pemerintah.

Pada perode selanjutnya (2008-2012), pemerintah Korea Selatan mulai membangun target berikutnya, yaitu mengintegrasikan semua sistem e-government agar pelayanan publik terwujud. Dimulai pada tahun 2008, pemerintah menjalankan implementasi berbagai proyek yang berfokus pada koneksi dan integrasi yang mendukung penciptaan sistem informasi yang baik untuk mengintegrasikan layanan publik berorientasi masyarakat dan bisnis.

3.1  E-government Korea Selatan

best practice dari e-government Korea Selatan yaitu :

1.     Government Integrated Data Center - GIDC : http://www.ncia.go.kr

Merupakan data center yang di operasikan secara individual oleh setiapkementerian Korea Selatan dan telah terintegrasi dan diatur oleh grup profesional sejak 2005.

2.     Electronic Customs Clearance System - UNI-PASS : http://portal.customs.go.kr

Mengatur mengenai pajak dari kegiatan ekspor dan impor yang berkaitan dengan bisnis.

3.     Online Patent System - KIPOnet : http://www.patent.go.kr

Semua prosedur mengenai hak patet seperti pengajuan patet secara online dan mengecek progres dari pengajuan di atur secara digital.

4.     Digital Budget & Accounting System - dBrain : http://www.digitalbrain.go.kr

Semua aktivitas finansial dari pemerintahan Korea Selatan di atur secara real time dari pendapatan, budget, dan realisasi, aset, dana, dan lain-lain.

5.     National Disaster Management System – NDMS

NDMS mendukung mengenai manejemen dari bencana alam dari berbagai jenis bencana yang memiliki 119 prosedur penyelamatan.

6.     Immigration Control System

Seluruh informasi mengenai penumpang imigrasi akan di analisa dan prosedur imigrasi di tangani secara digital.

7.     Korea Online e-Procurement System - KONEPS : http://www.g2b.go.kr

Semua prosedur procurement pemerintahan Korea Selatan ditangani secara online melalui satu jendela.

8.     Comprehensive Tax System - Hometax : http://www.hometax.go.kr

Pembayaran pajak dapat dilakukan secara online di rumah maupun kantor tanpa perlu datang ke kantor pajak.

9.     Postal Logistics Information System - PostNet : http://www.epost.go.kr

Semua proses penerimaan, distribusi, dan pengiriman surat terintegrasi dan di tangani secara digital.

10.                     SOS Public Relief Service

Seluruh lapisan masyarakat dapat melaporkan atau meminta pertolongan darurat kepada polisi tanpa perlu berkata-kata, cukup menggunakan mobile phone atau perangkat sejenis.Dengan demikian, polisi dapat mengetahui posisi dari pelapor.

11.                     e-government Standard Framework- eGovFrame Portal: http://www.egovframe.go.kr

Sistem informasi dari e-government dan modul-modulnya yang digunakan di berbagai jenis sistem di simpan dan dikembangkan secara bersama oleh seluruh lapisan pemerintahan.

12.                     Civil Service Portal - Minwon24 : http://www.minwon.go.kr

Masyarakat bisa mengajukan untuk dokumen ataupun sertifikat sipil dimana saja dan dimana saja melalui internet.

13.                     Information Network Villages - Invil : http://www.invil.org

Merupakan projek untuk kawasan pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas kehidupan di pedesaan dengan memperkenalkan e-commerce.

14.                     e-Participation Portal - ePeople : http://www.epeople.go.kr

Memfasilitasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dengan memberikan ruang untuk mengajukan protes, kritik, ataupun saran melalui satu jendela.

15.                     Business Process System - On-nara BPS

Menyimpan dan menangani administrasi bisnis pemerintahan secara online, serta memproses laporan.

16.                     One-stop Business Support Service - G4B : http://www.g4b.go.kr

Memberikan informasi mengenai bisnis dan industry.

17.                     Employment Portal - WORKNET : http://www.work.go.kr

Mengintegrasikan dan mengkomunikasikan berbagai macam informasi karyawan dari berbagai jenis organisasi dan mendukung pencarian pekerjaan dengan mengkomunikasikan bisnis dan pencari pekerjaan.

18.                     Intelligent Transportation System - ITS

Memfasilitasi dan mengoptimasi serta mengautomatisasi kegiatan operasional lalu lintas.

19.                     Shared Use of Administrative Information - e-hanarominwon : http://www.pisc.go.kr

Pekerja sipili bisa memproses permintaan yang datang kepada sipil dengan mengecek informasi secara online.

20.                     Resident Registration Data System

Ditangani oleh pemerintahan lokal yang dapat membantu untuk memahami hubungan di antara masyarakat dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.

3.2  E-government Indonesia.

Tiga website e-government yang mendapat penghargaan , antara lain :

1.     Website Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 3.2.1. Website Jakarta.go.id

     Tercatat  kategori website Pelayanan Informasi melalui internet Pemda Kabupaten & Provinsi terbaik 2012 yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada peringkat pertama, untuk Kementerian LPNK & PTN yakni  Kemen. Perindustrian dan untuk BUMN disabet oleh  PT. Pelabuhan Indonesia II.

Pelayanan e-gov www.jakarta.go.id yang setiap tahunnya diperkaya akan data-data tentang Jakarta dari rute jalan sampai data tentang produk hukum,  tentangPemprov DKI Jakarta. Bukan itu saja transparansi anggaran serta laporan kerja juga terupdate sesuai dengan kebutuhan publik dan aturan yang berlaku.

Sejumlah prestasi telah diraih oleh Jakarta.go.id diantaranya adalah Juara 1 (satu) website kategori Pemerintah Daerah, Anugerah Media Humas tahun 2010, Juara ke-3 (tiga) kategori website pada lomba ing grya Perhumas Indonesia tahun 2010, juara 1 (satu) website kategori Pemerintah Daerah oleh Badan Koordinasi Pemerintah dan juara ke-2 (dua) Goverment award tahun 2011 (dalam penganugerahan ini portal jakarta.go.id meraih nilai yang cukup tinggi dalam kriteria aktivitas internet yakni 158,51, nilai ini melampaui angka rata-rata nasional aktivitas internet yaitu 111,72). Website jakarta.go.id berturut-turut mendapatkan penghargaan Digital Marketing Award pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang dinilai sebagai great performing website untuk kategori Website Pemerintah Daerah bersama dengan puluhan merek dari berbagai kategori seperti makanan, toko online, sampai mining, kontraktor, dan lain-lain.

2.     Website Pemerintahan ProvinsiYogyakarta.

    Gambar 3.2.2  www.pemda-diy.go.id  

        

 

 Gambar 3.2.3 layanan & informasi pemda DIY

Pemerintah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  memperoleh dua penghargaan sekaligus yakni penerapan  e-Government  dan  website  provins iterbaik se-Indonesia dari Warta Ekonomi e-Government Award 2009. Warta Ekonomi e-Government Award adalah sebuah penghargaan  yang  ditujukan kepada lembaga pemerintah terbaik  di Indonesia yang telah mengimplementasi teknologi informasi dalam fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Kriteria penilaian adalah kualitas website, implementasi  e-government dan infrastruktur pendukung.

Juri memberi penghargaan karena penerapan e-Government dianggap konsisten memberi pelayanan  yang  terbaik untuk masyarakat. Penilaian  yang sama diberikan terhadap website pemerintah Yogyakarta dengan nama www.pemda-diy.go.id.

sejumlah program unggulan dimiliki Yogyakarta antara lain aplikasi Pendidikan Berbasis Online, Blue Print e-Government, Digital Government Services (DGS), dan pengembangan jaringan internet sejak tahun 2002.“Jaringan internet yang telah tersambung sebanyak 1.294 komputer bukti kami serius menerapkan e-Government. Website Kementerian Perindustrian.

 

Gambar 3.2.4. Website kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperoleh penghargaan sebagai Kementerian Terbaik dalam Pemeringkatan  e-Government   Indonesia (PeGI) tingkatKementerian tahun  2012,bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum.PeGI merupakan kegiatan  yang dilaksanakan oleh Direktorate-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di tingkat kementerian. Kemenperin memiliki keunggulan dalam implementasi aplikasi layanan teknologi informasi yang terintegrasi sehingga tidak ada isu terkait interoperabilitas antar direktorat jenderal.

Berdasarkan hasil assessment, layanan eksternal yang menjadi unggulan Kemenperin adalah e-licensing.Selanjutnya, Kemenperin telah memiliki system andalan penyajian informasi daftar produk dengan tingkat produk dalam negerinya.Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)dinilai telah berjalan baik dana danya dukungan jaringan Internet untuk system administrasi internal.

Dari segi layanan kemasyarakat, Kemenperin sudah memiliki standard waktu layanan  yang cukup baik, system aplikasi untuk dukungan administrasi dan manajemen umum cukup memadai, termasuk dengan dukungan pembangunan.Selain itu, Kemeperin telah memiliki systeme-monitoring,salah satunya system informasi kepegawaian (Simpeg) yang menjadi keunggulan utama.

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.1 

2.1.2 

3.3 Postal Logistics Information System - PostNet

Salah satu jenis e-government korea selatan adalah Postal Logistics Information System - PostNet : http://www.epost.go.kr

 

Gambar 3.3.1 e-Post

Korea Selatan memiliki portal untuk pengiriman surat dan paket yang dikelola oleh pemerintahan layaknya Pos Indonesia. Portal ini tersedia dalam bahasa Korea dan bahasa Inggris. Adapun jasa yang disediakan ada berbagai jenis yaitu:

·        Portal Service

·        e-Post Shipping

·        Express Mail Service

·        e-Post Shopping

·        e-Post Open Market

·        Mail Service

·        Smartphone Services

Gambar 3.3.2 Smart Phone Service

    Gambar 3.3.3 e-Post Shopping

Sebelum dapat menggunakan jasa-jasa dari portal ini, setiap orang harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran ini terbagi menjadi beberapa kategori antara lain umur di atas 14 tahun, warga negara asing, umur di bawah 14 tahun, dan untuk bisnis.

 

Gambar 3.3.4 Registrasi e-Post

Proses validasi registrasi akan dilakukan menggunakan i-PIN maupun nomor telepon genggam yang sedang digunakan.

 

 Gambar 3.3.5 Validasi Registrasi e-Post

Masyarakat di Korea Selatan dapat menikmati berbagai macam jasa melalui portal ini dan dikelola oleh pemerintahan Korea Selatan.

 

Gambar 3.3.6 e-Post Service

3.4Postal Logistics Information System – Pos Indonesia

Salah satu jenis e-government Indonesia adalah Postal Logistics Information System – Post Indonesia :http://www.posindonesia.co.id/

 

 Gambar 3.4.1 Pos Indonesia

Perbedaan dengan e-pos milik korea selatan adalah pos indonesia tidak memiliki layanan logistic yang banyak dan manajemenya kurang.

3.5Tantangan dalam Implementasi E-Government

Menurut Sosiawan(2011) ada beberapa faktor yang menghambat  berkembangnya E-Government dalam pemerintahan Indonesia, antara lain:

1.     Belum adanya standarisasi yang jelas tentang implementasi e-government dan sosialisasi tentang bagaimana penyelenggaraan situs pemerintah daerah yang riil dan ideal. Artinya walapun undang-undang, peraturan pemerintah dan petunjuk pedoman sudah ada namun masing-masing pemda masih menerjemahkannya secara sendiri-sendiri karena persoalan petunjuk teknis dan operasionalnya yang tidak jelas dan “ngambang’.

2.     Belum tersedianya sumber daya manusia ( SDM) yang memadai atau minim dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan situs pemda sehinga masih banyak pemkab dan pemkot yang ragu menerapkan e-gov.

3.     Penetrasi pasar hardware dan provider layanan jasa teknologi komunikasi dan informasi belum merata hingga daerah-daerah, sehingga bukan hanya masalah dalam suprastrukturnya saja tetapi dalam infrastrukturnya juga masih kurang memadai. Masalah tersebut juga diperparah dengan masih mahalnya sarana dan prasarana teknologi ICT.

4.     Masih belum meratanya Literacy masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan e-gov karena mayoritas penduduk berada pada garis golongan menengah ke bawah. 

Sedangkan menurut Kurniawan (2011) beberapa hambatan yang dialami dalam implementasi E-Government dapat dinilai dari beberapa aspek. Adapun aspek-aspek tersebut didapatkan dari hasil pengamatan Kementrian Komunikasi yang menyimpulkan bahwa mayoritas situs pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah masih terkendala dalam aspek-aspek berikut ini:

1.     E-Leadership: prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

2.     Infrastruktur Jaringan Informasi: kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.

3.     Pengelolaan Informasi: kualitas dan keamanan pengelolaan informasi.

4.     Lingkungan Bisnis: kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi.

5.     Masyarakat dan Sumber Daya Manusia: difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Di dalam lain sisi, Kurniawan juga menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah kelemahan pembentukan e-government di Indonesia, antara lain:

1.     Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajeman dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem pemerintah.

2.     Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government.

3.     Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri.dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi,otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapatkan perhatian.

4.     Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet.

Menurut Nugroho (2007), Tahapan perkembangan implementasi e-government di Indonesia dibagi menjadi empat :

1.     Web Presence, yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah.

2.     Interaction,ele yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi E-mail dalam website pemerintah.

3.     Transaction, yaitu web daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah.

4.     Transformation, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi.

                             

  IV.            PENUTUP

 

3.1            Kesimpulan

Berikut merupakan beberapa simpulan yang didapat dari penulisan, antara lain:

·        Korea Selatan merupakan negara dengan e-government termaju di dunia dengan berbagai macam best practice yang dimiliki oleh pemerintahannya

·        Dengan menerapkan e-government seperti pada Korea Selatan, pelayanan publik akan mencapai tingkat yang memuaskan dan transparansi dalam pemerintahan akan terjaga

·        Indonesia dapat menerapkan e-government seperti Korea Selatan jika fokus pembangunan pemerintahan tertuju pada e-government dan dapat meninggalkan tradisi prosedur lama yang berbelit-belit dan tidak transparan

3.2            Saran

Berikut merupakan beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dari hasil penulisan, antara lain:

·        Korea Selatan dapat menjadi mentor bagi Indonesia dalam menerapkan e-government sehingga e-government di Indonesia dapat lebih maju dari saat ini.

·        Pemerintahan Indonesia berkeinginan dan berkomitmen untuk mengembangkan e-government secara terus menerus agar pelayanan publik terjangkau ke seluruh Indonesia dan transparansi pemerintahan terjamin.

·        E-Government di Indonesia sendiri di harapkan dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik untuk pelayanan publik.

·        Indonesia memiliki portal untuk protes kritik dan saran, portal penjarian pekerjaan yang di kelola oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Drs.Sudjono.MM.KOMINFO SINERGIKAN BANDWIDTH MANAGEMENT DAN JARINGAN TIK SKPD. [interv.] afr.Mei 8, 2012.

Europe's Information Society, Culture & Society, eGovernment

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERNMENT/0,,contentMDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:702586,00.html

https://www.digitales.oesterreich.gv.at/site/6506/default.aspx

http://www.egov-conference.org/glossary/electronic-government

http://diskominfo.cirebonkab.go.id/strategi-pengembangan-electronic-government menggagas peran-dan-fungsi-diskominfo

http://wikipedia.org/wiki/Egovernment

http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0 77953568642&origin=inward&txGid=0

www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/3762/Portal-jakarta.go.id

http://sidomi.com/35274/10-website-pemerintahan-terbaik/

Sosiawan, Edwi Arief. 2012. “Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia”. http://edwi.upnyk.ac.id/Tantangan%20egov.pdf

Kurniawan Teguh. 2011. “Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan Good Governance melalui Penerapan E-Government di Indonesia”. http://teguh-kurniawan.web.ugm.ac.id/publikasi/PaperKNSI06TK_TK.pdf

Nugroho, Santoso, Political Environment dalam Implementasi Electronic Government, 2007
Pengembangan E-Government”. http://library.binus.ac.id/Collections/ethesis_detail/TSA-2011-0046

E-government Development Index”. E-Gov_Annexes.pdf

http://www.epost.go.kr/main/eng/Enpost_Introduction1.html

http://www.epost.go.kr/main/eng/Enpost_Services7.html

http://www.epost.go.kr/main/eng/Enpost_Services4.html

https://www.epost.go.kr/usr/member/cafzb000k01.jsp

https://www.epost.go.kr/usr/member/cafzb000k03.jsp

http://www.epost.go.kr/main.retrieveMainPage.comm

http://www.posindonesia.co.id

http://www.dosenpendidikan.com/12-pengertian-dan-fungsi-sistem-informasi-menurut-para-ahli/

http://pemerintah.net/sistem-penyelenggaraan-pemerintahan-indonesia/

http://nasional.tempo.co/read/news/2009/12/18/058214517/website-pemerintah-yogyakarta-terbaik-se-indonesia

http://www.kemenperin.go.id/artikel/7421/Kemenperin-Raih-Penghargaan-Terbaik-e-Government-